Hakim memenuhi kekosongan hukum forex

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah ini dengan baik dan benar, serta tepat pada waktunya. Makalah ini berjudul Penafsiran dan Cara Mengisi Kekosongan Hukum. Makalah ini dibujo untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum. Selain itu, makalah ini bertujuan untuk menambah pengetahuan pembaca tentang pena de guerra atau interpretasi hukum dan cara mengisi kekosonan hukum. Penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam rangka penyusunan makalah ini. Penulis menyadari masih banyak kekurangan yang terdapat pada makalah ini. Maka dari itu, penulis memohon maaf atas segala kekurangan dalam penyusunan makalah ini. Selain itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun sebagai masukan untuk perbaikan yang akan datang. Bandung, novembro de 2017 A. Latar Belakang Manusia merupakan makhluk sosial yang dalam kehidupan sehari-hari memiliki banyak aktivitas, tidak dipungkiri bahwa di dalam kehidupan manuscrito memiliki banyak sekali masalah yang berhubungan dengan hukum. Namun tidak semua masalah yang ada di masyarakat sesuai dengan apa yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan, karena masalah yang terjadi bersifat dinamis artinya selalu berkembang. Sedangkan, peraturan yang mengatur hal-hal yang terjadi di masyarakat bersifat statis dan formal, maksudnya tidak dapat begitu saja diganti apabila sudah tidak sesuai lagi. Oleh karena itu dibutuhkan suatu sistem yang menjamin kepastian hukum untuk hal-hal eang belum atau tidak lagi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sistem yang dimaksud adalah pena pena de combate hukum yaitu agar masyarakat mendapatkan kepastian hukum. Penafsiran hukum dilakukan oleh hakim dalam menyelesaikan suatu perkara yang dihadapinya, khususnya apabila peraturan perundang-undangnya sudah ketinggalan zaman dan maamakai istilah-istilah yang tidak jelas atau dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan harus berusaha memberikan keputusan seadil-adilnya, tentunya dengan mengingat ketentuan hukum tertulis maupun tidak tertulis serta nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda sangat perlu mempelajari ilmu hukum untuk kita jadikan landasan dalam menjalani kehidupan sehari-hari terutama ketika terjadi peristiwa yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan atau tidak diatur juga dalam kebiasaan atau norma-norma yang ada di masyarakat. Hal itu perlu untuk dipelajari karena menyangkut kehidupan kita di lingkungan masyarakat yang kebanyakan masyarakatnya kurang mengetahui dan paham akan hukum. B. Rumusan Masalah 1. Apa yang dimaksud dengan penafsiran hukum 2. Bagaimana metode-metode penafsiran hukum 3. Bagaimana cara menerapkan metode penafsiran hukum 4. Bagaimana cara mengisi kekosongan hukum C. Tujuan Penulisan 1. Untuk mengetahui pengertian dari penafsiran hukum. 2. Untuk mengetahui macam-macam metode penafsiran hukum beserta contohnya. 3. Untuk mengetahui dan memahami cara menerapkan metode penafsiran hukum. 4. Untuk mengetahui cara mengisi kekosongan hukum. D. Manfaat Penulisan 1. Dapat mengetahui pengertian penafsiran hukum. 2. Dapat mengetahui macam-macam metode penafsiran hukum beserta contohnya. 3. Dapat mengetahui dan memahami cara menerapkan metode penafsiran hukum. 4. Dapat mengetahui cara mengisi kekosongan hukum. A. Penafsiran Hukum (Interpretasi Hukum) 1. Definisi Penafsiran Hukum Penafsiran atau interpretasi hukum peraturan undang-undang ialah mencari dan menetapkan pengertian asas dalil-dalil yang tercantum dalam undang 8211 undang sesuai dengan yang dikehendaki serta yang dimaksud oleh pembuat undang-undang (Soeroso , 2006: 97). Menurut Ridwan Halim (2005: 81) penafsiran hukum ialah suatu upaya yang pada dasarnya menerangkan, menjelaskan, dan menegaskan, baik dalam arti memperluas maupun membatasi atau mempersempit pengertian hukum yang ada, dalam rangka penggunaannya untuk memecahkan masalah atau persoalan yang sedang dihadapi. Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, penafsiran hukum sangat penting mengingat isi undang-undang yang kadang tidak jelas susunan katanya, dan tidak jarang mempunyai lebih dari satu arti. Oleh karena itu, penafsiran hukum terhadap undang-undang merupakan suatu hal yang perlu dilakukan. 2. Metode-Metode Penafsiran Hukum Terdapat beberapa metode penafirman atau interpretasi hukum, antara lain sebagai berikut: a. Penafsiran Tata Bahasa (Grammatikal) Penafsiran tata bahasa yang disebut juga penafsiran objektif merupakan cara penafsiran yang paling sederhana untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang dengan menguraikannya menurut bahasa, susunan kata atau bunyinya. Ketentuan undang-undang dijelaskan menurut bahasa sehari-hari yang umum. Hal ini tidak berarti bahwa hakim terikat erat pada bunyi kata-kata dari undang-undang, penafsiran menurut bahasa ini juga harus logis. Contohnya, pasal 372 kata 8220memiliki8221 dan 8220menggelapkan8221 dalam pasal 372 tidak selalu mengandung sifat bermanfaat bagi diri pribadi. Perbuatan terdakwa tidak merupakan penggelapan akan tetapi suatu kasus perdata. B. Penafsiran Sahih (Autentik atau Resmi) Penafsiran sahih atau autentik adalah penafsiran yang pasti terhadap arti kata-kata sebagaimana yang diberikan oleh pembentuk undang-undang. Contohnya, pada pasal 98 KUH Pidana. Malam berarti waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit dan pada pasal 97 KUH Pidana. Hari adalah waktu selama 24 jam dan yang dimaksud dengan bulan adalah waktu selama 30 hari. Penafsiran secara resmi berasal dari pembentuk undang-undang itu sendiri, bukan dari sudut pelaksana hukum yakni hakim. Dalam penafsiran ini, kebebasan hakim dibatasi. C. Penafsiran Historis Penafsiran historis merupakan penafsiran yang dilakukan dengan ketentuan hukum yang didasarkan pada jalannya sejarah yang mempengaruhi pembentukan hukum tersebut. Pewarisan historis terdiri atas dua macam, yaitu: 1) Sejarah hukum, yaitu suatu penafsiran yang dilakukan dengan cara memahami undang-undang dalam konteks sejarah hukum. Pemikiran yang mendasari ditetapkannya metode ini adalah anggapan bahwa setiap undang-undang selalu merupakan reaksi dari kebutuhan sosial yang memenuhi pengaturan. Setiap pengatur dapat dipandang sebagai langkah dalam perkembangan sosial masyarakat sehingga langkah itu maknanya diketahui. Hal ini meliputi semua lembaga yang terlibat dalam pelaksaaan undang-undang. 2) Sejarah undang-undang, yaitu penafsiran undang-undang dengan menyelidiki perkembangan suatu undang-undang sejak dibuat, perdebatan-perdebatan yang terjadi di legislatif, maksud ditetapkannya atau penjelasan dari pembentuk undang-undang pada waktu pembentukkannya. Contohnya, Undang-undang No. 10 tahun 2004 tentang pembentukan perundang-undangan. Ketika dalam suatu materi undang-undang membutuhkan interpretasi maka salah satu metode digunakan adalah metode historis. Artinya meminta keterangan dari anggota legislatif yang menetapkan atau terlibat dalam proses pembentukan undang-undang sampai pada keputusan dalam lembaga legislatif. D. Penafsiran Sistematis Penafsiran sistematis merupakan penafsiran yang didasarkan atas sistematika pengaturan hukum dalam berhubungannya antar pasal atau ayat dari peraturan hukum itu sendiri dalam mengatur masalahnya masing-masing. Contohnya, jika hendak mengetahui tentang sifat pengakuan anak yang dilahirkan diluir perkawinan oleh orang tuanya tidak cukup hanya mencari ketentuan-ketentuan dalam KUHP perdata saja, tetapi harus dihubungkan dengan pasal 278 KUHP, yang berbunyi 8220barang siapa mengaku seorang anak sebagai anaknya menurut KUHP perdata, padahal Diketahui bahwa ia bukan bapak dari anak tersebut, diancam dengan. 8221 e. Penafsiran Nasional Penafsiran nasional merupakan penafsiran yang menilik sesuai tidaknya hukum yang berlaku. Contohnya, hak milik pasal 570 KUHS sekarang harus ditafsirkan menurut hak milik sistem hukum Indonésia. F. Penafsiran Teleologis atau Sosiologis Penafsiran teleologis atau sosiologis merupakan penafsiran berdasarkan maksud atau tujuan dibuatnya undang-undang tersebut, mengingat kebutuhan manusia semakin meningkat dan selalu berubah menurut masanya, sedangkan bunyi undang-undang tetap dan tidak berubah. Contohnya, di Indonésia masih banyak peraturan yang berlaku dan berasal dari zaman kolonial sehingga untuk menjalankan perarturan tersebut, hakim harus dapat menyesuaikan dengan keadaan masyarakat pada saat sekarang ini. G. Penafsiran Ekstensif (Luas) Penafsiran eksternsif atau luas merupakan penafsiran yang bersifat memperluas isi pengertian suatu ketentuan hukum dengan maksud agar shargan memperluas tersebut, hal-hal yang tadinya tidak termasuk dalam ketentuan hukum tersebut dan belum ada ketentuan hukum lain yang mengaturnya, dapat dicakup oleh hukum Yang diperluas tersebut. Contohnya, pada pasal 492 KUHP Pidana ayat (1) 8220barang siapa dalam keadaan mabuk di muka umum merintangi lalu lintas, atau mengganggu ketertiban, atau mengancam keamanan orang lain, atau melakukan suatu yang harus dilakukan dengan hati-hati atau dengan mengadakan tindakan penjagaan tertentu lebih Dahulu agar jangan membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain, diancam dengan pidana kurungan paling lama enam hari, atau pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah. H. Penafsiran Restriktif Penafsiran restriktif atau membatasi merupakan penafsiran yang membatasi pengertian suatu ketentuan hukum dengan maksud agar dengan pembatasan tersebut, ruang lingkup pengertian ketentuan hukum tersebut tidak lagi menjadi terlalu luas sehingga kejelasan, ketegasan, dan kepastian hukum yang terkandung didalamnya akan lebih mudah diraih. Contohnya, menurut interpretasi grammatikal kata 8220tetangga8221 dalam pasal 666 KUHP Perdata dapat diartikan setiap tetangga termasuk seorang penyewa dari perkarangan tetangga sebelah. Kalau tetangga ditafsirkan tidak termasuk tetangga penyewa, ini merupakan interpretasi restriktif. Eu. Penafsiran Analogis Penafsiran analogis merupakan penafsiran yang memberikan tafsiran pada peraturan hukum dengan mengibaratkan pada kata-kata tersebut sesuai dengan hukumnya. Sehingga suatu peristiwa yang sebenarnya tidak dimasukkan, lalu dianggap sesuai dengan peraturan tersebut. Contohnya, pasal 362 KUH Pidana yakni barang siapa 8220mengambil8221 barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Atas kasus pencurian menyambung aliran listrik, maka 8220menyambung8221 aliran listrik dianalogikan atau dianggap sama dengan 8220mengambil8221 aliran listrik. J. Penafsiran a Contrario Penafsiran a Contrario merupakan penafsiran yang berdasarkan pengertian atau kesimpulan yang bermakna sebaliknya dari isi pengertian ketentuan hukum yang tersurat. Contohnya, pasal 34 KUH Perdata menyatakan bahwa seorang wanita tidak diperbolehkan kawin lagi sebelum waktu 300 hari sejak saat perceraian. Apakah seorang laki-laki juga menunggu waktu 300 hari Berdasarkan metode a contrario maka dapat dikatakan bahwa ketentuan ini tidak berlaku bagi seorang laki-laki, karena masalah yang dihadapi tidak diliputi atau tidak termasuk dalam pasal atau masalahnya berada di luar pasal 34 KUH Perdata. Pasal 34 KUH Perdata tidak menyebutkan apa-apa tentang laki-laki tetapi khusus ditunjukkan untuk wanita. 3. Cara Menerapkan Metode Penafsiran Dalam melaksanakan penafsiran peraturan perundang-undangan pertama-tama harus selalu dilakukan penafsiran grammatikal, karena pada hakikatnya untuk memahami teks peraturan perundang-undangan harus dimengerti lebih dahulu arti katanya. Apabila perlu dilanjutkan dengan penafsiran otentik atau penafsiran resmi yang ditafsirkan oleh pembuat undang-undang itu sendiri. Kemudian dilanjutkan dengan penafsiran historis, penafsiran sistematis, penafsiran nasional, penafsiran teleologis atau sosiologis, penafsiran ekstensif, penafsiran restriktif, penafsiran analogis a penafsiran a contrario. B. Pengisian Kekosongan Hukum 1. Hakim Memenuhi Kekosongan Hukum Dalam penyusunan peraturan perundang-undangan pada kenyataan memerlukan waktu yang lama, sehingga pada saat peraturan perundang-undangan tersebut dinyatakan berlaku namun hal-hal atau keadaan yang hendak diatur oleh peraturan perundang-undangan tersebut justru Sudah Berubah. Selain itu, kekosongan hukum dapat terjadi apabila hal-hal atau keadaan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan, atau sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan namun tidak jelas atau tidak lengkap. Peraturan perundang-undangan yang berlaku disuatu negara dalam suatu waktu tertentu merupakan suatu sistem yang formal sehingga sulit untuk mengubah atau mencabutnya, meskipun hal-hal atau keadaan masyarakat sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan tersebut. Penegakan dan penerapan hukum khususnya di Indonesia seringkali menghadapi kendala dengan perkembangan masyarakat. Berbagai kasus yang terjadi dimasyarakat, telah menggambarkan sulitnya penegak hukum atau aparat hukum mencari cara agar hukum dapat sejalan dengan norma yang ada. Namun perkembangan masyarakat lebih cepat daripada perkembangan peraturan perundang-undangan. Kenyataannya hukum atau peraturan perundang-undangan yang dibuat tidak mencakup seluruh masalah yang terjadi dalam masyarakat sehingga menyulitkan penegak hukum untuk menyelesaikan masalah tersebut. Berkaitan dengan fenomena tersebut, hakim dituntut untuk memperbaiki undang-undang tersebut, agar sesuai dengan kondisi riil (kenyataan) kehidupan yang berkembang dalam masyarakat. Hakim sebagai pemegang kekuasaan yudikatif berkewajiban memberikan pertimbangan dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai peraturan umum. Dalam memberikan pertimbangan, adakalanya hakim menambahkan peraturan perundang-undangan, maka hal ini berarti hakim memenuhi ruang kosong (leemten) dalam sistem bukum formal data Tata Hukum yang berlaku (Kansil, 1989: 70). Hal ini mengandung konsekuensi bahwa hakim dapat dan wajib memenuhi kekosongan yang terjadi dalam sistem hukum, dengan catatan bahwa perubahan tersebut tidaklah membawa perubahan yang mendasar (prinsipil) pada sistem hukum yang berlaku. uma. Konstruksi Hukum Konstruksi hukum dapat dilakukan apabila suatu perkara yang diajukan kapada hakim, namun tidak ada ketentuan yang mengatur perkara tersebut meskipun telah dilakukan penafsiran hukum, sekalipun telah ditafsirkan menurut bahasa, sejarah, sistematis dan sosiologis. Begitu juga apabila perkara tersebut tidak terselesaikan oleh hukum kebiasaan atau hukum adat. Dalam hal itu, hakim harus memeriksa kembali sistem hukum yang menjadi dasar lembaga hukum tersebut, apabila dalam beberapa ketentuan mengandung kesamaan, maka hakim membuat suatu pengertian hukum (rechtsbegrip) yang mengandung persamaan. Membuat pengertian hukum adalah suatu perbuatan yang bersifat mencari asas hukum yang menjadi dasar peraturan hukum yang bersangkutan, adalah konstruksi hukum. Konstruksi hukum tidak dapat diadakan secara sewenang-wenang, harus didasarkan atas pengertian hukum yang ada dan dalam undang-undang yang bersangkutan. Konstruksi hukum tidak boleh didasarkan atas analisir-analisir (elemen-elemen) yang diluar sistem materi positif (Scholten, dalam Soeroso, 2006: 111). Dalam kostruksi hukum terdapat tiga bentuk yang meliputi analogi, penghalusan hukum dan argumentum a contrario. 1) Konstruksi Hukum atau Penafsiran Analogis Penafsiran analogi dibutuhkan akibat perluasan hukum dengan menyesuaikan tempat, waktu, dan situasi. Menganalogi merupakan penciptaan konstruksi baru, mempunyai prinsip kesamaan permasalahan dengan analisir yang berlainan. Pada prinsipnya analogi berlaku untuk masalah-masalah hukum perdata. Sedangkan untuk hukum publik yang sifatnya memaksa tidak boleh dilakukan analogi karena terikat pada pasal KUH Pidana. Pasal tersebut menegaskan, bahwa seseorang tidak dapat dihukum, selain atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang. 2) Penghalusan Hukum Penghalusan hukum dalam bahasa Belanda disebut rechtsverfijning. Yang berasal dari kata fijn yang berarti halus. Menurut bahasa Inggris, tindakan penghalusan hukum lazim disebut refinamento da lei. Penghalusan hukum ialah memperlakukan hukum sedemikian rupa (secara halus) sehingga seolah-olah tidak ada pihak yang disalahkan. Sifar dari penghalusan hukum adalah tidak mencari kesalahan daripada pihak dan apabila suatu pihak disalahkan maka akan timbul ketegangan. Namun Prof. Sudikno Mertokusumo (2006: 71) lebih memilih istilah penyempitan hukum. Penyempitan hukum bukan merupakan argumentasi untuk membenarkan rumusan peraturan perundang-undangan. Kalau tidak dirumuskan secara halus, maka rumusan dalam peraturan perundang-undangan terlalu luas. Berdasarkan tujuannya, hukum tidak boleh menyelesaikan suatu perkara secara tidak adil atau tidak sesuai dengan realitas sosial. Namun kadang hakim tidak dapat menerapkan suatu ketentuan tertulis karena jika diterapkan justru menimbulkan ketidakadilan. Dalam hal ini, hakim terpaksa mengeluarkan perkara tersebut dari lingkungan peraturan tadi, dan selanjutnya menyelesaikan perkara menurut kaidah yang ia buat sendiri. Perbuatan mengeluarkan peraturan itulah yang oleh Utrecht disebut penghalusan hukum. Contohnya, apabila terjadi tabrakan antara motor dengan motor yang mengakibatkan keduanya mengalami kerusakkan parah. Keduanya sama-sama salah dan harus membayar ganti rugi sehingga terjadi suatu kompensasi. 3) Argumentum a Contrario (Pengungkapan secara Berlawanan) Penafsiran a Contrario adalah penafsiran undang-undang yang didasarkan atas pengingkaran artinya berlawanan penguin antara soal yang dihadapi dengan soal yang diatur dalam suatu pasal dalam undang-undang. Bedasarkan pengingkaran ini ditarik kesimpulan bahwa masalah perkara yang dihadapi tidak termasuk pasal yang dimaksud, masalahnya berada diluar peraturan perundang-undangan. Penafsiran a contrario bertolak belakang dengan penafsiran analogis yang juga merupakan suatu konstruksi hukum dengan maksud mengisi kekosongan dalam sistem undang-undang. Berikut merupakan perbedaan antara penafsiran a contrario dan penafsiran analogis. Selain itu, ada beberapa persamaan antara penafsiran analogis dengan penafsiran a contrario yaitu sebagai berikut. A) Penggunaan undang-undang secara analogi dan argumentum a contrario sama-sama berdasarkan konstruksi hukum, b) Kedua cara tersebut sama-sama dapat dipergunakan untuk menyelesaikan suatu masalah, c) Kedua cara tersebut sama diterapkan sewaktu pasal dalam peraturan perundang-undangan tidak menyebut Masalah yang dihadapi (terdapat leemten di dalam peraturan perundang-undangan), d) Maksud dan tujuan antara dua cara tersebut ialah sama untuk mengisi kekosongan di dalam undang-undang. Contohnya, Mochtar dan Arief Sidharta memberi contoh pajak bumi dan bangunan (PBB). Dalam hal-hal tertentu si pemilik tidak mempunyai penghasilan lain selain tanah dan bangunan. Tanah itu chatice tidak bisa digarap karena ia sudah tua. Mengharuskan ia membayar PBB akan menyebabkan ketidakadilan yang lebih besar dibanding menerapkan undang-undang PBB secara kaku. 1. Penafsiran hukum merupakan suatu upaya yang pada dasarnya menerangkan, menjelaskan, dan menegaskan, baik dalam arti memperluas maupun mempersempit pengertian hukum yang ada, dalam rangka penggunaannya untuk memecahkan masalah atau persoalan yang sedang dihadapi. 2. Penafsiran hukum memiliki beberapa metode yaitu. Penafsiran tata bahasa (garammatikal), penafsiran sahih (autentikresmi), penafsiran historis, penafsiran sistematis, penafsiran nasional, penafsiran teleologissosiologis, penafsiran ekstensif (luas), penafsiran restriktif, penafsiran analogis, serta penafsiran a contrario. 3. Hakim yang memegang kekuasaan yudikatif, ia berkewajiban memberikan pertimbangan dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Dalam memberikan pertimbangan, hakim dapat menambahkan peraturan perundang-undangan. Hal ini berarti bahwa hakim memenuhi kekosongan hukum dalam sistem hukum formal dari tata hukum yang berlaku. 4. Konstruksi hukum tidak boleh didasarkan atas analisir-analisir yang di luar sistem materi positif. Konstruksi hukum terdapat tiga bentuk yang meliputi analogi, penghalusan hukum dan argumentum a contrario. Hakim merupakan pemegang kekuasaan yudikatif, ia memiliki tanggung jawab untuk mempertimbangkan pelakasanaan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, diharapkan hakim untuk bersikap adil dan lebih bijak dalam mengahadapi suatu kasus yang terjadi di masyarakat tanpa memandang siapa yang sedang diadilinya. Kansil, C. S.T. (1989). Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonésia. Jacarta: Balai Pustaka. Soeroso, R. (2006). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika. Hukum Labur amplificador Berniaga Forex (Forex Trading) Zaharuddin Abd Rahman Saya ingin minta pihak ustaz untuk menerangkan tentang pelaburan tukaran matawang como danura juga perniagaan Forex. Bagaimana pula jika saya melakukan transaksi sendiri dengan berbekalkan analisa sendiri atau yang disediakan oleh broker dengan melayari internet. Kemudian memperolehi untung dari jualan dan belian matawang asing ini. Terima kasih Bagi menjawab soalan ini, anda perlu memahami dua jenis perkara iaitu: - 1 - Melabur wang ringgit anda ke dalam satu syarikat yang memperolehi untung melalui FOREX. 2- Melantik satu platform atau syarikat untuk menjalankan jual beli wang asing dan simpan. Semua transaksi dijalankan oleh anda sendiri, syarikat hanya menyediakan plataforma de mengambil upah perkhidmatan sahaja. Pertama. Hukum bagi melabur dalam syarikat yang menjalankan FOREX: Forex (Foreign Exchange) atau yang lebih dikenal dengan Perdagangan Mata wang Asing Ia merupakan suatu jenis perdagangantransaksi yang memperdagangkan matawang suatu negara terhadap matawang negara lainnya yang melibatkan pasar-pasar matawang utama di dunia selama 24 jam secara Berterusan. Benar, memang FOREX matawang adalah diharuskan, tetapi keharusannya tertakluk kepada sejauh mana ia menurut garis panduan yang dikeluarkan dari hadith Nabi yang sohih. Iaitu: - a - Ditukar (serah dan terima) dalam waktu yang sama ia disebut dalam hadis sebagai yadan bi yadin. Dalam bahasa Inggerisnya adalah no local. Ia datang banyak hadis antara yang paling utama adalah:. . . . . . . . . Ertinya. Emas dengan Emas (ditukar atau diniagakan). Perak dengan perak, gandum dengan gandum, tamar dengan tamar, garam dengan garam mestilah sama timbangan dan sukatannya, dan ditukar secara terus (pada satu masa) dan sekiranya berlainan jenis, maka berjual-belilah kamu sebagaimana yang disukai (Riwayat Muslim, no 4039 não Hadith 119). B - Nabi bersabda: - Ertinya. Sesungguhnya Rasulullah s. a.w berkata. Pertukaran antara perak dan emas adalah riba kecuali jika ia dilakukan secara serentak (serah terima dalam satu masa) (Riwayat Muslim, no 1586, 31209) c - Manakala pembelian secara hutang dari salah satu antara dua pihak adalah haram berdasarkan hadis: - Ertinya. Rasulullah s. a.w melarang dari menjual emas dan perak secara berhutang (Riwayat Al-Bukhari, no 2070, 2762) Hadis-hadis di atas menyebut perihal displin Islam dalam pertukaran emas dan perak. Untuk informasi, ulama bersepakat bahawa matawang (nota de banco) juga adalah sama displinnya dengan emas dan perak disbabkankan nilai dan fungsinya sebagai meio de troca. Justeru setiap displin dan syarat transaksi yang melibatkan emas dan perak juga TERPAKAI pada urusan transaksi matwang. Demikian keputusan Majlis Fiqh Antrabangsa dan juga Majlis Kewangan Islam Antarabangsa di bawah AAOIFI. FOREX dalam matawang yang diuruskan oleh syarikat konvensional sudah pasti tidak akan menjaga syarat ini kerana kebanyakan FOREX yang dijalankan oleth institusi Konvalsional adalah lsquoForward FOREX atau Forex yang menggunakan lsquoValue para a frente (nilai masa hadapan) yang tergolong dalam Riba Nasiah. Mereka juga kerap menggunakan SWAP, Opções do instrumento de lain-lain yang tidak halal di sisi Shariah. Instrumen-instrumen tadi tidak memenuhi syarat islam isitu serah terima atau disebut qabadh dalam Islam secara benar hakiki atau hukmi pada waktu yang sama. Masalah dalam implementasi FOREX adalah bertangguh dalam penyerahan dari kedua-dua pihak. Tatkala itu aqad menjadi batal (Radd al-Muhtar ala ad-durr, 4531). Tidak saya nafikan, bahawa terdapat sesetengah Institusi Kewangan Islamismo yang melakukan forex ini setelah mendapatkan kelulusan Majlis Penasihat Shariah mereka, Namun semua mereka hanya terlibat dalam FOREX jenis SPOT dan bukannya jenis lsquoForward jika adapun jenis forward ia menggunakan konsep Al-WAD atau Unilateral Promise dan ia Telah disepakati keharusannya. Apa yang pasti, Majlis Shariah mereka telah meletakkan beberapa syarat dan bukannya secara bebas begitu sahaja. Justeru MELABUR MODAL (BEERTI ANDA MELABUR DAN KEMUDIAN TUNGGU UNTUNG SAHAJA) dan di dalam institusi kewangan konvensional yang memperolehi untung melalui cara FOREX adalah tidak halal di sisi Islam. Ia adalah keputusan Painel Penasihat Shariah dunia yang bernaung di bawah nama Auditoria Auditoria de Auditoria Organização para Instituições Islâmicas (AAOIFI). Painel de Antara penasihat Shariahnya adalah Syeikh Mufti Taqi Uthmani, Prof. Dr. Syeikh Wahbah Zuhayli, Prof. Dr. Syeikh Siddiq Dharir, Syeikh Abdullah al-Mani, Dr. Abd Sattar Abu Ghuddah, Syeikh Dr. Nazih Hammad, Syeikh Dr. Hussain Hamid Hassan, Syeikh Nizam Yaquby, Dr. Mohd Daud Bakar, Syeikh Al-Ayashi al-Sadiq Faddad, Syeikh Dr. Ajil Nashmi dan ramai lagi. KEDUA. Hukum FOREX TRADING yang dijalankan sendiri - Bagi mengetahui hukum bagi bentuk kedua ini, pertama-tamanya ia tertakluk kepada: - a - Terdapat unsur judi atau tidak apabila membeli dan menjual matawnag hanya kerana mengharap keuntungan dari perbezaaan nilainya. Bukan kerana digunapakai di negara matawang terbabit. Maka setelah kajian perinci oleh JAKIM dan ISRA, mendapati unsur judi adalah wujud maka semua jenis forex trading adalah HARAM. B - Kesohihan dan kewibawaan syarikat plataforma dari sudut lesennya dan pengenalannya. Ia diperlukan bagi mengelak anda ditipu oleh platform syarikat yang tidak sebenar. Butiran terperinci berkenaan plataforma ini mestilah diteliti dan boleh diperolehi. Jika tidak, transaksi e uma adalah syubhat dari awal lagi keran terdapat unsur gharar. B - Jika plataforma tersebut punyai wibawa dan lessen serta info yang sangat mencukupi, perkara kedua adalah menilai akta-akata berkaiatan dengan aktiviti ini dari badan berwajib di Malaysia. Ini perlu bagi memastikan anda tidak terlibat dengan aktiviti menyalahi undang-undang Negara. Jika yang kedua juga lulus, saya kira transaksi jual matawang como dan simpan dan kemudian jual semula apabila harga tukarannya naik adalah harus kerana ia secara automatiknya dilaksanakan menurut kaedah lsquospot. Namun mari kita sama-sama cuba mehami dan menyemak bagaimana proses ini dilakukan secara ringkas dan melihat pandangan Islam tentangnya. Setakat apa yang diterangkan oleh individu yang terlibat dan yang tahu berkenaan cara forex trading memlali internet ini. Ia seperti berikut: - 1) Ia mempunyai modal mínimo. Sebagai contoh USD 1, USD 100 dan lain-lain, ia berbeza mengikut polisi syarikat forex trading masing-masing. 2) Dengan modal itu, plataforma de Syarikat de pihak forex trading ini akan membukakan satu akaun khas buat peserta. Setelah itu, pihak peserta akan menentukan samada untuk membuka kaunter jualan matawangnya di dalam akaun atau membuka kaunter belian. Gambaran mudahnya adalah: - Katalah modalnya USD 100 yang dibeli dengan tukaran semaa hari tersebut USD 1 RM 3.6, dan dibuka kaunter lsquoselling melalui platform syarikat tersebut. Sebagai contoh, pada esok harinya apabila dilakukan analisa terhadap pegerakan nilai matawang, didapati nilai USD mengukuh berbanding Ringgit iaitu USD 1 RM 4 Tatkala itu, ia akan menekan botão jual USD 100 dan memperolehi RM 400. Ini bermakna ia telah beroleh keuntungan sebanyak RM 40 berbanding Harga belian asalnya tadi. Pihak syarikat FOREX ini MESTILAH memasukkan seluruh RM 400 itu sebaik sahaja transaksi jual beli dilakukan, TIDAK DIBENARKAN DILEWATKAN ATAU DIMASUKKAN SEBAHAGIAN SAHAJA, jika dalam contoh di atas, Hanya RM 40 dimasukkan, manakala baki modal sebanyak RM 360 hanya akan dimasukkan sejurus peserta menutup akaun pada Hari tersebut. Isu Shariah. Jika ini tidak berlaku, maka ia lulus dari sudut Shariah, namun jika kelewatan berlaku, isu Shariah di sini adalah berlaku penangguhan dalam penyerahan matawang ringgit. Ini menjadikan ia bercangah dengan arahan Nabi s. a.w: - Dalam menukar wang dengan wang, Nabi telah menyebut garis panduan yang mesti dipatuhi iaitu: Ertinya. Sesungguhnya Rasulullah s. a.w berkata. Pertukaran antara perak dan emas adalah riba kecuali jika ia dilakukan secara serentak (serah terima dalam satu masa) (Riwayat Muslim, no 1586, 31209) Manakala pembelian secara hutang dari salah satu antara dua pihak adalah haram berdasarkan hadis: - Ertinya. Rasulullah viu melarang dari menjual emas dan perak secara berhutang (Riwayat Al-Bukhari, no 2070, 2762) Imam An-Nawawi telah menyebut dengan terang bahawa para ulama telah bersepakat wajibnya syarat serah terima dalam satu masa atau lsquoTaqabud samada secara hakiki (fizikal) atau Hukmi (melalui mediuam internet tetapi punyai bukti seperti resit atau nota elektronik yang menunjukkan transaski sah) (Syarah Sohih Muslim) Cadangan. Mesti dipastikan bahawa semasa transkasi jual beli dilakukan, kesemua modal dicampur untung dimasukkan di dalam akaun kita tanpa sebarang tangguh, dan secara automatik juga kita boleh mengeluarkan wang tersebut tanpa sebarang halangan. 3) Terdapat syarikat yang mensyaratkan mínimo modal yang tinggi seperti USD 1000 dan lain-lain jumlah. Untuk itu mereka menawarkan apa yang dinamakan alavancagem yangmana modal peserta akan digandakan. Sebagai contoh, katalah modal sebenar anda adalah USD 100. Maka anda dikehendaki memilih atau secara pilihan memlih gandaan yang dikehendaki. Seperti 1. 10 beerti modal anda akan digandakan kepada 10 kali menjadi USD 1000 atau jika memilih 1: 100, beerti modal anda menjadi USD 10000. Dengan jumlah baru inilah matawang anda akan di pasarkan di pasaran. O uso de vários instrumentos financeiros ou capital emprestado, como margem, para aumentar o retorno potencial de um investimento. A alavancagem pode ser criada através de opções, futuros, margens e outros instrumentos financeiros. Por exemplo, digamos que você tem 1.000 para investir. Esse valor poderia ser investido em 10 ações da Microsoft, mas para aumentar a alavancagem, você poderia investir os 1.000 em cinco contratos de opções. Você então controlaria 500 ações em vez de apenas 10. (Rujukan) Jika benarlah apa yang saya gambarkan ini, transaksi forex menggunakan Leverage ini adalah HARAM kerana ia dikira menjual matawang yang tidak di dalam milik anda. Milik sebenar anda hanyalah USD 100 tetapi yang dijual adalah 10.000. Ia berdasarkan apa yang disebut oleh Nabi s. a.w. Ertinya. Janganlah kamu menjual sesuatu yang tidak di dalam milikmu ( Riwayat Abu Daud, no 3504, 3283) Malah saya juga hampir pasti, wang yang digandakan oleh syarikat itu dikira sebagai pemberian pinjaman dan sudah tentu mereka akan mengambil sedikit keuntungan samada diketahui atau tidak diketahui oleh peserta. Jika ini berlaku, sekali lagi riba telah berlaku. Bagi mengelakkan perkara yang ditegah oleh Islam dari berlaku di sini, penggunaan leverage 1:1 sahaja yang dibenarkan. Wallahualam. 4) Diberitakan juga pihak syarikat menasihatkan peserta agar menggunakan modalnya kurang dari 30 bagi mengurangkan risiko semasa trading dijalankan. Dan jika terdapat masalah kemungkinan rugi atau apa yang dinamakan margin call, pihak peserta dibenarkan untuk membuka kaunter satu lagi samada jual atau beli bagi menyeimbangkan kemungkinan rugi. Pandangan . Wallahualam, jika semunya dilaksanakan dengan jelas dan perancangan yang betul. Setakat ini saya tidak nampak adanya masalah Shariah dalam tindakan ini KECUALI IA MEMPUNYAI ELEMN PERJUDIAN YANG JELAS kerana membeli nilai matawang untuk dijual apabila nilainya naik sedangkan ia BUKAN KOMODITI. Wallahualam. Walaupun berniaga sendiri forex dan memenuhi syarat ini ADALAH HARAM kerana sebab utamanya adalah JUDI, tambahan pula ia bukanlah sesuatu yang disukai oleh polisi ekonomi di dalam Islam, pertamanya kerana menurut pandangan ekonomi dalam Islam, matawang adalah medium of exchange sahaja dan ia bukanlah komoditi yang wajar diniagakan bagi memperolehi untung dari perbezaan nilainya. Kita tahu nilai matwang kini tidak lagi bersandarkan emas atau perak, wang kertas hari ini (fiat money) tidak mempunyai nilai tersendiri (seperti logam emas dan perak) kecuali nilainya datang dari pasaran global yang ditentukan oleh demand and supply di pasaran dunia. Justeru, menjadikan cara ini bagi memberikan anak dan isteri makan bukanlah satu bentuk kerjaya yang terpuji di dalam Islam. Malah ia sebenarnya membantu sistem kapitalis dan menguatkan sistem ekonomi yang mereka anjurkan. Justeru, fikirkanlah. Jika anda tidak ingin menerima padnagan saya, tidak mengapa tetapi bacalah pendapat ulama besar kewangan Islam sedunia iaitu Syeikh Mufti Taqi Uthmani dalam hal ini: Forex Currency Trading By Mufti Muhammad Taqi Usmani Posted: 11 Zul QaDah 1424, 22 November 2007 Q.) Is Forex Currency Trading halal I have attached a document detailing the aspects of the business . A.) I went throught the papers sent by you. I am of the opinion that these transactions are not compliant with Shariah. The very condition that you cannot take delivery of the purchased currency makes it impermissible. Morever, there are other elements according to my knowledge that makes this trade unlawful in Shariah, such as, forward sales, short sales etc. This is in addition to the fact that the currencies are originally a medium of exchange and should only be exchanged for personal use in different countries. To make them a tradable commodity only for earning a profit is also against the basic philosophy of Islamic economics. I would therefore not advise you to indulge in this trade. Sila Buka Sumber. Forex Trading Adakah anda mengenali siapa Syeikh Mufti Taqi Uthmani, sila buka di sini untuk mengenalinya . Zaharuddin Abd Rahman 28 Zulhijjah 1428 ps. Semua pemain forex, nota dan jawpaan saya inin adalah jawapan yang dipermudah agar ia boleh difahami orang awam. Jika terdapat kesilapan teknik carajual dan beli, boleh dimaklumakn kepada di ruangan komentar kerana info tentang tatacara di atas juga saya perolehi dari yang terlibat. Syaa tiada masa untuk membuat pembacaan dan kajian sendiri di ketika ini. Sekian Add this page to your favorite Social Bookmarking websites More.