Forex menurut syariah

Apa Hukum Jual Beli Saham dan Valas atau Forex Assalamualikum wr. Wb. Dakwatuna 8211 Saya mau tanya menurut Islam hukum dari jual beli saham dan valas (forex) itu halal, boleh, makruh atau haram Dan dasar hadis atau ayatnya apa (pertanyaan via FB oleh Barja Ramadani) Waalaikum salam wr wb. Bapak Barja Ramadani yang dirahmati Allah, berikut jawaban saya terhadap pertanyaan bapak. Saya jawab dengan penjelasan agak detalhe supaya penjelasannya lengkap. Ketentuan hukum Islã Terkait Jual beli Saham Saham hukum boleh menurut syariah jika memenuhi ketentuan sebagaimana yang akan disebutkan. Ketentuan yang dimaksud adalah: Saham harus memiliki subjacente ao activo yang melandasinya. Oleh karena itu asset saham tidak boleh berbentuk uang saja. Saham harus berbentuk barang (tidak boleh menjual saham yang berbentuk uang). Pada prakteknya, setelah perusahaan emiten berhasil menjual sahamnya di pasar perdana, maka saham tersebut tidak boleh diperjualbelikan di bursa kecuali setelah dijalankan menjadi usaha riil dan uang atau modal tersebut sudah berbentuk barang. Asset barang harus yang dominan Jika ativos perusahaan bermacam-macam barang, jasa, uang dan piutang, maka komposisi barang harus dominan. Para ulama kontemporer memberikan batasan, bahwa asset non barang tidak boleh lebih dari 51. Jika asset perusahaan berbentuk barang, biasanya tidak seluruhnya berbentuk barang, tetapi sebagian kecilnya berbentuk uang kas. Maka yang mengikuti kaidah di atas. Jika asset perusahaan bermacam-macam barang, untuk menentukan jenis barang yang menjadi subjacente a adalah ditentukan yang dominan (aghlabnya). Kaidah yang berlaku jika asset bermacam-macam Jika ativos perusahaan bermacam-macam terdiri dari barang, jasa, uang dan piutang, maka kaidah yang berlaku sesuai dengan usaha perusahaannya yaitu sebagai berikut: Jika usaha perusahaannya berbentuk investasi asset (barang, dan jasa) tersebut, ............................................................ Jika usaha perusahaannya berbentuk jual beli mata uang, maka saham tersebut boleh diperjualbelikan di pasar bursa kecuali dengan mengikuti kaidah sharf. Jika usaha perusahaannya berbentuk investasi dalam piutang, maka saham tersebut boleh diperjualbelikan di pasar bursa dengan mengikuti kaidah utang piutang. Ketiga bentuk aktivitas di pasar bursa di atas dibolehkan dengan syarat tidak dijadikan sebagai hilah untuk melakukan sekuritasi utang dengan cara menggabungkan barang dan jasa tersebut kepada utang. (1) Emiten atau Perusahaan Publik harus memenuhi kriteria sebagai berikut: Jenis usaha, produk barang, jasa yang diberikan dan akad serta cara pengelolaan perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik yang menerbitkan Efek Syariah tidak boleh bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah. Jenis kegiatan usaha tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Di antara kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip tersebut antara lain: Melakukan investasi pada Emiten (perusahaan) yang pada saat transaksi tingkat (nisbah) utang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih dominan de modalnya Lembaga keuangan konvensional (ribawi), termasuk perbankan dan asuransi konvensional Karena Kedua hal di atas termasuk aktivitas ribawi yang diharamkan dalam nash: Perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang karena termasuk maisir (judi) yang dilarang dalam Islam Produsen, distribuidor, serta pedagang makanan dan minuman yang haram dan Produsen, distribuidor, danatau penyedia Barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudara Emiten atau Perusahaan Publik yang bermaksud menerbitkan Efek Syariah wajib untuk menandatangani dan memenuhi ketentuan akad yang sesuai dengan syariah atas Efek Syariah yang dikeluarkan. Emiten atau Perusahaan Publik yang menerbitkan Efek Syariah wajib menjamin bahwa kegiatan usahanya memenuhi Prinsip-prinsip Syariah dan memiliki Shariah Compliance Officer. Dalam Hal Emiten atau Perusahaan Publik yang menerbitkan Efek Syariah sewaktu-waktu tidak memenuhi persyaratan tersebut di atas, maka Efek yang diterbitkan dengan sendirinya sudah bukan sebagai efek syariah. Harga pasar Dari Efek Syariah harus mencerminkan nilai valuasi kondisi yang sesungguhnya dari aset yang menjadi dasar penerbitan Efek tersebut danatau sesuai dengan mekanisme pasar yang teratur, wajar dan efisien serta tidak direkayasa. Pelaksanaan transaksi harus dilakukan menurut prinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi dan manipulasi yang di dalamnya mengandung unsur terlarang, di antaranya: Bai Najsy. Yaitu melakukan penawaran palsu, hal ini sesuai dengan hadits larangan bai najsy. Bai al-madum. Yaitu melakukan penjualan atas barang (efek syariah) yang belum dimiliki (venda curta), itu maknanya menjual saham yang belum menjadi tanggung jawab, dan itu terlarang sesuai dengan hadits: insider trading. Yaitu memakai informasi orang dalam untuk memperoleh keuntungan atas transaksi yang dilarang. Margem comercial (bai al-hamisy). Yaitu melakukan transaksi atas efek syariah dengan fasilitas pinjaman berbasis bunga atas kewajiban penyelesaian pembelian efek syariah tersebut, Jual beli saham tidak boleh dengan pinjaman berbunga dari corretor saham atau yang sejenisnya. Ihtikar (Penimbunan). Yaitu melakukan pembelian atau dan pengumpulan suatu efek syariah untuk menyebabkan perubahan hari efek syariah, dengan tujuan mempengaruhi pihak lain. (2) Suatu Efek dipandang telah memenuhi prinsip-prinsip syariah apabila telah memperoleh Pernyataan Kesesuaian Syariah. Efek Syariah mencakup Saham Syariah, Obligaz Syariah, Reksa Dana Syariah, Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA) Syariah, dan sur bercharga lainnya yang sesuai dengan Prinsip-prinsip Syariah. Ketentuan hukum Islam terkait Jual beli Valas Sebagaimana dijelaskan dalam fatwa DSN Nomor: 28DSN-MUI III2002 tentang jual beli mata uang (al-sharf), bahwa bentuk-bentuk transaksi jual beli valas yang diharamkan adalah sebagai berikut: Transaksi Forward. Yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2 x 24 jam sampai dengan satu tahun. Hukum transaksi frente adalah haram. Karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan (muwa8217adah) dan penyerahannya dilakukan di kemudian hari, padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati. Transaksi Swap. Yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan valas yang sama dengan harga para a frente. Hukumnya haram. Karena mengandung unsur maisir (spekulasi). Opção Transaksi. Você não pode deixar um comentário sobre este assunto. Você não pode deixar de usar. Tire-se de um jejum. Hukumnya haram. Karena mengandung unsur maisir (spekulasi). (3) Hal ini sesuai dengan hadits-hadits Rasulullah Saw, di antaranya:: - - Yang artinya, Ubadah Bin ash Shomit ra meriwayatkan bahwa Rasulullah viu bersabda: (penukaran) antara emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair Dengan syair, korma dengan korma, garam dengan garam itu harus sama dan dibayar kontan. Jika berbeda (penukaran) barang di atas, maka juallah barang tersebut sekehendak kamu sekalian dengan syarat di bayar kontan. (H. R Ahmad) Berdasarkan fatwa DSN. Transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut: Tidak untuk spekulasi (untung-untungan) Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan) Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (attaqabudh). Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai. (4) Dua ketentuan terakhir di atas itu sesuai dengan ketentuan jual beli mata uang yang dibolehkan adalah sebagai berikut: Jual beli mata uang sejenis harus diserahterimakan secarai tunai dan sama nominal dan jumlahnya. Jual beli mata uang yang berbeda jenis itu harus diserahterimakan secarai tunai. Maka jual beli mata uang yang berbeda jenis dengan perbedaan harga itu dibolehkan. (5) Di antara praktek jual beli valas yang dibolehkan adalah transaksi Spot. Yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing (valas) untuk penyerahan pada saat itu (sobre o contador) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Hukumnya adalah boleh. Karena dianggap tunai, sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari dan merupakan transaksi internasional. Wallahu alam. (Usbdakwatuna) (1 (Al-Maayir asy-Syariyah No. 21 tentang Saham. Haiatu al-Muhasabah wa al-Murajaah li al-Muassasat al-Maliyah al-Islamiyah, bahrein, Cet. 2010 hal. 293 .. (2) Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, Edisi Revisi 2006, Jakarta, Diterbitkan atas kerja sama DSN Bank Indonésia, Cet. 2006 hal. 274 (3) fatwa DSN Nomor: 28DSN-MUIIII2002 tentang jual beli mata uang (al-sharf). (4) Fatwa DSN Nomor: 28DSN-MUIIII2002 tentang jual beli mata uang (al-sharf). (5) fatwa DSN Nomor: 28DSN-MUIIII2002 tentang jual beli mata uang (al-sharf).Fatwa Zakat FATWA WILAYAH PERSEKUTUAN ZAKAT PENGAJIAN Fatwa Di Bawah Seksyen 34 (Warta: 29 de abril de 1999). Fatwa yang dinyatakan dalam Jadual telah desenhado por Mufti bagi Wilayah-Wilayah Persekutuan, menurut subseksyen 34 (1) Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1993 Akta 505, selepas dibincangkan oleh Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak, dan adalah disiarkan menurut subseksyen itu. Zakat wajib dikeluarkan ke atas pend Apatan daripada penggajian islamismo termasuklah apa-apa upah, gaji, elaun, imbuhan dan bônus. Oleh itu adalah wajib bagi seseorang Islam mengeluarkan zakat daripada pendapatan yang layak dikenakan zakat daripada penggajian tersebut. (Bertarikh: 9 de abril de 1999) FATWA KEBANGSAAN Zakat Gaji Beserta Kadarnya Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islamismo Malásia Kali Ke-56 yang bersidang pada 7 Mei 2003 telah membincangkan Zakat Gaji Beserta Kadarnya. Muzakarah telah memutuskan bahawa asas pengiraan zakat gaji dan pendapatan adalah berdasarkan kepada pendapatan kasar setahun dan kadar zakat yang dikenakan ialah sebanyak 2.5 daripada jumlah pendapatan tersebut. Zakat Gaji amp Pendapatan Professional-2 Muzakarah Khas Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malásia yang bersidang pada 22 Jun 1997 telah membincangkan Zakat Gaji amp Pendapatan Professional. Muzakarah telah memutuskan bahawa zakat ke atas pendapatan penggajian adalah wajib bagi orang yang layak mengeluarkan zakat. Zakat Gaji amp Pendapatan Profissional Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islamismo Malásia Kali Ke-31 dan Muzakarah Khas yang bersidang pada 9 de dezembro de 1992 telah membincangkan Zakat Gaji amp Pendapatan Professional. Muzakarah telah memutuskan bahawa: Umat Islam boleh mengeluarkan zakat daripada pendapatan gaji dan Jabatan Hasil Dalam Negeri hendaklah memberi rebet zakat ke atas jumlah yang dibayar itu. Pendapatan profesional diwajibkan zakat kerana ia termasuk dalam zakat perniagaan. ZAKAT PERNIAGAAN FATWA KEBANGSAAN Estado Kewajipan Zakat Ke Atas Syarikat Pelaburan Hartanah Berhad (PHB) Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islamismo Malásia Kali Ke-101 yang bersidang pada 27 setembro 2017 telah membincangkan Status Kewajipan Zakat Ke Atas Syarikat Pelaburan Hartanah Berhad (PHB ). Muzakarah telah membuat keputusan seperti berikut: Setelah mendengar taklimat dan penjelasan daripada Ketua Pegawai Eksekutif PHB, Y. Bhg. Datuk Kamalul Ariffin Othman serta pembentangan por Y. Bhg. Tuan Hj. Lokmanulhakim bin Husain (ISRAPanel Pemikir Fatwa JAKIM) serta meneliti keterangan, hujah-hujah dan pandangan yang dikemukakan, Muzakarah menegaskan bahawa di dalam pensyariatan zakat, Syariat Islam telah meletakkan syarat-syarat tertentu terhadap harta yang dikenakan zakat. Syarat-syarat tersebut iaitu harta yang dimiliki sepenuhnya secara hak pemilikan dan juga pegangan (raqabah dan yad), mencukupi nisab, mencukupi haul iaitu selama 12 bulan qamariyyah dan harta yang boleh berkembang amat penting dalam mengenalpasti harta-harta yang wajib dikenakan zakat. Muzakarah juga menjelaskan bahawa di dalam permasalahan kewajipan zakat ke atas syarikat milik kerajaan sepenuhnya dengan ertikata semua modal syarikat adalah daripada kerajaan dan tidak ada pemilik atau pemegang saham dari kalangan individu perseorangan atau syarikat swasta, maka zakat tidak dikenakan terhadap harta kerajaan. Majoriti ulama daripada kalangan Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafieyyah dan Hanabilah berpandangan bahawa tidak diwajibkan zakat terhadap harta milik kerajaan yang dijadikan pelaburan dan menjana keuntungan. Muzakarah juga menegaskan bahawa pendapat jumhur ulama ini juga difatwakan secara majoriti por Nadwah Qadhaya al-Zakah al-Muasirah Ke-13. Nadwah memutuskan (bermaksud): Harta awam yang dilaburkan untuk memperoleh keuntungan melalui muassasah-muassasah awam yang dimiliki sepenuhnya oleh kerajaan, dan operasinya adalah bresaskan perniagaan serta memperoleh keuntungan, maka harta seperti ini tidak tertakluk kepada kewajipan zakat pada pendapat kebanyakan. Sehubungan itu, selaras dengan penegasan dan pandangan majoriti para ulama bahawa harta milik institusi kerajaan adalah tertakluk sebagai harta awam dan tidak diwajibkan zakat, maka Muzakarah bersetuju memutuskan bahawa Syarikat Pelaburan Hartanah Berhad (PHB) yang merupakan syarikat milik penuh Kerajaan tidak diwajibkan mengeluarkan Zakat. Zakat Ke Atas Pendapatan FELDA Dan Syarikat-Syarikatnya Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islão Malásia Kali Ke-71 yang bersidang pada 22 8211 24 Nov 2005 telah membincangkan Zakat Ke Atas Pendapatan FELDA Dan Syarikat-Syarikatnya. Muzakarah telah memutuskan bahawa: FELDA wajib mengeluarkan zakat ke atas hasil pendapatannya dengan mengambilkira pendapatan anak-anak syarikat, sekiranya semua urusan ke atas pemilikan ekuiti dan akaun pendapatan anak-anak syarikat dikawal por FELDA sendiri. Walaubagaimanapun, sekiranya pendapatan anak-anak syarikat FELDA diuruskan melalui akaun yang berasingan, maka anak-anak syarikat tersebut wajib mengeluarkan zakat pendapatannya secara berasingan. Cadangan Supaya Bayaran Zakat Yang Disalurkan Oleh Badan-Badan Korporat Diselaraskan Pembayarannya Mengikut Kelayakan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islamismo Malásia Kali Ke-68 yang bersidang pada 14 Abr 2005 telah membincangkan Cadangan Supaya Bayaran Zakat Yang Disalurkan Oleh Badan-Badan Korporat Diselaraskan Pembayarannya Mengikut Kelayakan Negeri-Negeri Di Malaysia. Muzakarah telah memutuskan bahawa Isu perpindahan bayaran zakat oleh badan-badan korporat mengikut kelayakan negeri-negeri tidak memerlukan fatwa. Muzakarah berpendapat bahawa jika terdapat mana-mana negeri yang masih memerlukan bantuan agihan zakat, bolehlah membuat permohonan terus kepada mana-mana Majlis Agama Islam Negeri (MAIN) yang mempunyai kutipan yang tinggi. Pihak MAIN berkenaan akan menimbang dan seterusnya membuat keputusan ke atas permohonan tersebut. Zakat Angkatan Koperasi Kebangsaan Malásia (ANGKASA) Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malásia Kali Ke-60 yang bersidang pada 23 de Okt 2003 telah membincangkan Zakat Angkatan Koperasi Kebangsaan Malásia (ANGKASA). Muzakarah telah memutuskan bahawa: ANGKASA wajib mengeluarkan zakat setelah ditolak semua perbelanjaan perkhidmatan, pengurusan dan cukai pendapatan kiranya cukup haul dan nisab dengan kadar 2.5. Zakat hendaklah dibayar berdasarkan kepada pendapatan dan keuntungan daripada aktiviti perniagaan yang dijalankan apabila mendapat pertumbuhan, perkembangan dan pembesaran berbanding nilai dan modal. Zakat Ke Atas Syarikat Yang Dimiliki Oleh Tabung Haji Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malásia Kali Ke-58 yang bersidang pada 29 Jul 2003 telah membincangkan Zakat Ke Atas Syarikat Yang Dimiliki Oleh Tabung Haji. Muzakarah telah memutuskan bahawa: Anak-anak syarikat Tabung Haji wajib membayar zakat masing-masing. Dalam membuat perkiraan zakat, dividir yang diisytiharkan por anak-anak syarikat dan dibayarkan kepada syarikat induk hendaklah ditolak. Zakat ini hendaklah dibayar berdasarkan modal asal dan keuntungan sekiranya ada. Zakat SyarikatAnak Syarikat Yang Dimiliki Oleh Perbadanan Nasional Berhad (PNB) Muzakarah Khas Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam yang bersidang pada 16 Ogos 2001 telah membincangkan Zakat SyarikatAnak Syarikat Yang Dimiliki Oleh Perbadanan Nasional Berhad (PNB). Muzakarah telah memutuskan bahawa Pemodalan Nasional Berhad (PNB) memiliki anak-anak syarikat yang tidak disatukan. Masa kini anak syarikat milik PNB tidak dikenakan zakat tetapi zakat hanya dikenakan pada pelaburan perseorangan dan pemegang saham sahaja. Oleh itu menjadi tanggungjawab PNB memberikan kesedaran kepada pelabur perseorangan supaya membayar zakat untuk mereka. PNB juga dikehendaki memberi peringatan kepada pemegang saham supaya membayar zakat. Zakat Ke Atas Banco-Banco Dan Syarikat-Syarikat Perniagaan Yang Berlandaskan Syariah Yang Syarikat Induknya Di Miliki Oleh Orang Bukan Islam Muzakarah Khas Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islã Malásia yang bersidang pada 16 Ogos 2001 telah membincangkan Zakat Ke Atas Bank-Bank Dan Syarikat-Syarikat Perniagaan Yang Berlandaskan Syariah Yang Syarikat Induknya Di Miliki Oleh Orang Bukan Islam. Muzakarah telah memutuskan bahawa semua perbankan Islã yang menjalankan pengurusan perniagaan berlandaskan syarak wajib mengeluarkan zakat begitu juga semua kaunter yang menjalankan perniagaan berlandaskan syarak yang induknya bukan Islam. Zakat Ke Atas Firma-Firma Dan Syarikat Konsultan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malásia Kali Ke-50 yang bersidang pada 10 Mei 2001 telah membincangkan Hukum Zakat Ke Atas Firma-Firma Dan Syarikat Konsultan. Muzakarah telah memutuskan bahawa wajib zakat ke atas firma-firma e syarikat konsultan, jika dimiliki bersama antara orang Islam dan bukan Islão, hak orang Islã islam islam is a is the islam is a is the islam is a is the islam is the Islam is the Islam is the Islam is a Islam. Zakat Ke Atas Syarikat Yang Dimiliki Oleh Berbagai Jenis Pemegang Saham Yang Bercampur Muçulmano Dan Não Muçulmano Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islã Malásia Kali Ke-50 yang bersidang pada 10 Mei 2001 telah membincangkan Zakat Ke Atas Syarikat Yang Dimiliki Oleh Berbagai Jenis Pemegang Saham Yang Bercampur Muslim Dan Non Muslim. Muzakarah telah memutuskan bahawa syarikat yang bercampur antara pemegang saham muçulmanos e não muçulmanos, dikenakan zakat bahagian musulman sahaja. Zakat Ke Atas Syarikat Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islã Malásia Kali Ke-31 yang bersidang pada 9 Dez 1992 telah membincangkan Zakat Ke Atas Syarikat. Muzakarah telah memutuskan bahawa syarikat perniagaan adalah diwajibkan zakat apabila mencukupi syarat-syarat seperti berikut: Perniagaan yang dimiliki oleh orang islam Perniagaan yang dimiliki oleh orang islam yang merdeka. Sempurna milik. Cukup nisab. Cukup haul (genap setahun qamariah 354.3hari) Kadar zakat ke atas syarikat tersebut adalah 2.5. Syarikat yang dimiliki bersama antara orang islam dan bukan islam, maka wajib ke atas jumlah saham yang dimiliki oleh orang islam sahaja berdasarkan pendapatan bersih yang diperolehi. Zakat Ke Atas MARA Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islã Malásia Kali Ke-18 yang bersidang pada 25 Fev 1987 telah membincangkan Zakat Ke Atas MARA. Muzakarah telah memutuskan bahawa MARA tidak wajib mengeluarkan zakat kerana tidak memenuhi syarat milik sempurna sepertimana yang dikehendaki oleard syariat Islam. Zakat Koperasi Shamelin Dan Seumpamanya Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islã Malásia Kali Ke-13 yang bersidang pada 1-2 de fevereiro de 1985 telah membincangkan Zakat Koperasi Shamelin Dan Seumpamanya. Muzakarah telah memutuskan bahawa koperasi wajib mengeluarkan zakat bagi pihak ahli-ahlinya. Pembayaran Zakat Oleh Tabung Haji Persidangan Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islamismo Malásia Kali Ke-17 yang bersidang pada 3 Mei 1979 telah membincangkan Pembayaran Zakat Oleh Tabung Haji. Persidangan telah memutuskan bahawa: Lembaga Urusan dan Tabung Haji adalah diwajibkan membayar zakat bagi pihak penyimpan-penyimpan dari wang simpanannya, dari hasil pelaburan dan dari harta yang diperniagakan serta segala keuntungan daripadanya. Setelah dikeluarkan zakat oleh Lembaga Urusan dan Tabung Haji bagi pihak penyimpan-penyimpan itu, maka barulah keuntungan bersih itu dibahagi di antara penyimpan dengan Lembaga Urusan dan Tabung Haji menurut peratus yang ditentukan. Lembaga Urusan dan Tabung Haji sendiri tidak diwajibkan mengeluarkan zakat dari harta yang didapatinya dari (ii) di atas. Zakat tersebut hendaklah dibayar kepada Majlis Agama Islam negeri-negeri, mengikut kadar simpanan penyimpan-penyimpan di negeri masing-masing. FATWA KEBANGSAAN Status Kewajipan Zakat Ke Atas Syarikat Pelaburan Hartanah Berhad (PHB) Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islão Malásia Kali Ke-101 yang bersidang pada 27 de setembro de 2017 telah membincangkan Status Kewajipan Zakat Ke Atas Syarikat Pelaburan Hartanah Berhad (PHB). Muzakarah telah membuat keputusan seperti berikut: Setelah mendengar taklimat dan penjelasan daripada Ketua Pegawai Eksekutif PHB, Y. Bhg. Datuk Kamalul Ariffin Othman serta pembentangan por Y. Bhg. Tuan Hj. Lokmanulhakim bin Husain (ISRAPanel Pemikir Fatwa JAKIM) serta meneliti keterangan, hujah-hujah dan pandangan yang dikemukakan, Muzakarah menegaskan bahawa di dalam pensyariatan zakat, Syariat Islam telah meletakkan syarat-syarat tertentu terhadap harta yang dikenakan zakat. Syarat-syarat tersebut iaitu harta yang dimiliki sepenuhnya secara hak pemilikan dan juga pegangan (raqabah dan yad), mencukupi nisab, mencukupi haul iaitu selama 12 bulan qamariyyah dan harta yang boleh berkembang amat penting dalam mengenalpasti harta-harta yang wajib dikenakan zakat. Muzakarah juga menjelaskan bahawa di dalam permasalahan kewajipan zakat ke atas syarikat milik kerajaan sepenuhnya dengan ertikata semua modal syarikat adalah daripada kerajaan dan tidak ada pemilik atau pemegang saham dari kalangan individu perseorangan atau syarikat swasta, maka zakat tidak dikenakan terhadap harta kerajaan. Majoriti ulama daripada kalangan Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafieyyah dan Hanabilah berpandangan bahawa tidak diwajibkan zakat terhadap harta milik kerajaan yang dijadikan pelaburan dan menjana keuntungan. Muzakarah juga menegaskan bahawa pendapat jumhur ulama ini juga difatwakan secara majoriti por Nadwah Qadhaya al-Zakah al-Muasirah Ke-13. Nadwah memutuskan (bermaksud): Harta awam yang dilaburkan untuk memperoleh keuntungan melalui muassasah-muassasah awam yang dimiliki sepenuhnya oleh kerajaan, dan operasinya adalah bresaskan perniagaan serta memperoleh keuntungan, maka harta seperti ini tidak tertakluk kepada kewajipan zakat pada pendapat kebanyakan. Sehubungan itu, selaras dengan penegasan dan pandangan majoriti para ulama bahawa harta milik institusi kerajaan adalah tertakluk sebagai harta awam dan tidak diwajibkan zakat, maka Muzakarah bersetuju memutuskan bahawa Syarikat Pelaburan Hartanah Berhad (PHB) yang merupakan syarikat milik penuh Kerajaan tidak diwajibkan mengeluarkan Zakat. Zakat Ke Atas Pendapatan FELDA Dan Syarikat-Syarikatnya Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islão Malásia Kali Ke-71 yang bersidang pada 22 8211 24 Nov 2005 telah membincangkan Zakat Ke Atas Pendapatan FELDA Dan Syarikat-Syarikatnya. Muzakarah telah memutuskan bahawa: FELDA wajib mengeluarkan zakat ke atas hasil pendapatannya dengan mengambilkira pendapatan anak-anak syarikat, sekiranya semua urusan ke atas pemilikan ekuiti dan akaun pendapatan anak-anak syarikat dikawal por FELDA sendiri. Walaubagaimanapun, sekiranya pendapatan anak-anak syarikat FELDA diuruskan melalui akaun yang berasingan, maka anak-anak syarikat tersebut wajib mengeluarkan zakat pendapatannya secara berasingan. Cadangan Supaya Bayaran Zakat Yang Disalurkan Oleh Badan-Badan Korporat Diselaraskan Pembayarannya Mengikut Kelayakan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islão Malásia Kali Ke-68 yang bersidang pada 14 Abr 2005 telah membincangkan Cadangan Supaya Bayaran Zakat Yang Disalurkan Oleh Badan-Badan Korporat Diselaraskan Pembayarannya Mengikut Kelayakan Negeri-Negeri Di Malaysia. Muzakarah telah memutuskan bahawa Isu perpindahan bayaran zakat oleh badan-badan korporat mengikut kelayakan negeri-negeri tidak memerlukan fatwa. Muzakarah berpendapat bahawa jika terdapat mana-mana negeri yang masih memerlukan bantuan agihan zakat, bolehlah membuat permohonan terus kepada mana-mana Majlis Agama Islam Negeri (MAIN) yang mempunyai kutipan yang tinggi. Pihak MAIN berkenaan akan menimbang dan seterusnya membuat keputusan ke atas permohonan tersebut. Zakat Angkatan Koperasi Kebangsaan Malásia (ANGKASA) Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islão Malásia Kali Ke-60 yang bersidang pada 23 de outubro de 2003 telah membincangkan Zakat Angkatan Koperasi Kebangsaan Malásia (ANGKASA). Muzakarah telah memutuskan bahawa: ANGKASA wajib mengeluarkan zakat setelah ditolak semua perbelanjaan perkhidmatan, pengurusan dan cukai pendapatan kiranya cukup haul dan nisab dengan kadar 2.5. Zakat hendaklah dibayar berdasarkan kepada pendapatan dan keuntungan daripada aktiviti perniagaan yang dijalankan apabila mendapat pertumbuhan, perkembangan dan pembesaran berbanding nilai dan modal. Zakat Ke Atas Syarikat Yang Dimiliki Oleh Tabung Haji Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malásia Kali Ke-58 yang bersidang pada 29 Jul 2003 telah membincangkan Zakat Ke Atas Syarikat Yang Dimiliki Oleh Tabung Haji. Muzakarah telah memutuskan bahawa: Anak-anak syarikat Tabung Haji wajib membayar zakat masing-masing. Dalam membuat perkiraan zakat, dividir eang diisytiharkan por anak-anak syarikat dan dibayarkan kepada syarikat induk hendaklah ditolak. Zakat ini hendaklah dibayar berdasarkan modal asal dan keuntungan sekiranya ada. Zakat SyarikatAnak Syarikat Yang Dimiliki Oleh Perbadanan Nasional Berhad (PNB) Muzakarah Khas Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam yang bersidang pada 16 Ogos 2001 telah membincangkan Zakat SyarikatAnak Syarikat Yang Dimiliki Oleh Perbadanan Nasional Berhad (PNB). Muzakarah telah memutuskan bahawa Pemodalan Nasional Berhad (PNB) memiliki anak-anak syarikat yang tidak disatukan. Masa kini anak syarikat milik PNB tidak dikenakan zakat tetapi zakat hanya dikenakan pada pelaburan perseorangan dan pemegang saham sahaja. Oleh itu menjadi tanggungjawab PNB memberikan kesedaran kepada pelabur perseorangan supaya membayar zakat untuk mereka. PNB juga dikehendaki memberi peringatan kepada pemegang saham supaya membayar zakat. Zakat Ke Atas Banco-Banco Dan Syarikat-Syarikat Perniagaan Yang Berlandaskan Syariah Yang Syarikat Induknya Di Miliki Oleh Orang Bukan Islam Muzakarah Khas Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islã Malásia yang bersidang pada 16 Ogos 2001 telah membincangkan Zakat Ke Atas Bank-Bank Dan Syarikat-Syarikat Perniagaan Yang Berlandaskan Syariah Yang Syarikat Induknya Di Miliki Oleh Orang Bukan Islam. Muzakarah telah memutuskan bahawa semua perbankan Islã yang menjalankan pengurusan perniagaan berlandaskan syarak wajib mengeluarkan zakat begitu juga semua kaunter yang menjalankan perniagaan berlandaskan syarak yang induknya bukan Islam. Zakat Ke Atas Firma-Firma Dan Syarikat Konsultan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malásia Kali Ke-50 yang bersidang pada 10 Mei 2001 telah membincangkan Hukum Zakat Ke Atas Firma-Firma Dan Syarikat Konsultan. Muzakarah telah memutuskan bahawa wajib zakat ke atas firma-firma e syarikat konsultan, jika dimiliki bersama antara orang Islam dan bukan Islão, hak orang Islã islam islam is a is the islam is a is the islam is a is the islam is the Islam is the Islam is the Islam is a Islam. Zakat Ke Atas Syarikat Yang Dimiliki Oleh Berbagai Jenis Pemegang Saham Yang Bercampur Muçulmano Dan Não muçulmano Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islã Malásia Kali Ke-50 yang bersidang pada 10 Mei 2001 telah membincangkan Zakat Ke Atas Syarikat Yang Dimiliki Oleh Berbagai Jenis Pemegang Saham Yang Bercampur Muslim Dan Non Muslim. Muzakarah telah memutuskan bahawa syarikat yang bercampur antara pemegang saham muçulmano e não muçulmano, dikenakan zakat bahagian musulman sahaja. Zakat Ke Atas Syarikat Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islã Malásia Kali Ke-31 yang bersidang pada 9 de dezembro de 1992 telah membincangkan Zakat Ke Atas Syarikat. Muzakarah telah memutuskan bahawa syarikat perniagaan adalah diwajibkan zakat apabila mencukupi syarat-syarat seperti berikut: Perniagaan yang dimiliki oleh orang islam Perniagaan yang dimiliki oleh orang islam yang merdeka. Sempurna milik. Cukup nisab. Cukup haul (genap setahun qamariah 354.3hari) Kadar zakat ke atas syarikat tersebut adalah 2.5. Syarikat yang dimiliki bersama antara orang islam dan bukan islam, maka wajib ke atas jumlah saham yang dimiliki oleh orang islam sahaja berdasarkan pendapatan bersih yang diperolehi. Zakat Ke Atas MARA Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islamismo Malásia Kali Ke-18 yang bersidang pada 25 Fev 1987 telah membincangkan Zakat Ke Atas MARA. Muzakarah telah memutuskan bahawa MARA tidak wajib mengeluarkan zakat kerana tidak memenuhi syarat milik sempurna sepertimana yang dikehendaki oleard syariat Islam. Zakat Koperasi Shamelin Dan Seumpamanya Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islã Malásia Kali Ke-13 yang bersidang pada 1-2 de fevereiro de 1985 telah membincangkan Zakat Koperasi Shamelin Dan Seumpamanya. Muzakarah telah memutuskan bahawa koperasi wajib mengeluarkan zakat bagi pihak ahli-ahlinya. Pembayaran Zakat Oleh Tabung Haji Persidangan Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islamismo Malásia Kali Ke-17 yang bersidang pada 3 Mei 1979 telah membincangkan Pembayaran Zakat Oleh Tabung Haji. Persidangan telah memutuskan bahawa: Lembaga Urusan dan Tabung Haji adalah diwajibkan membayar zakat bagi pihak penyimpan-penyimpan dari wang simpanannya, dari hasil pelaburan dan e harta yang diperniagakan serta segala keuntungan daripadanya. Setelah dikeluarkan zakat oleh Lembaga Urusan dan Tabung Haji bagi pihak penyimpan-penyimpan itu, maka barulah keuntungan bersih itu dibahagi di antara penyimpan dengan Lembaga Urusan dan Tabung Haji menurut peratus yang ditentukan. Lembaga Urusan dan Tabung Haji sendiri tidak diwajibkan mengeluarkan zakat dari harta yang didapatinya dari (ii) di atas. Zakat tersebut hendaklah dibayar kepada Majlis Agama Islam negeri-negeri, mengikut kadar simpanan penyimpan-penyimpan di negeri masing-masing. Penetapan Khusus Status Pembayaran Zakat Fitrah Di Luar Bulan Ramadan Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan Kali Ke-88 pada 19 de novembro de 2017 telah meneliti Cadangan Penetapan Khusus Status Pembayaran Zakat Fitrah Di Luar Bulan Ramadan Sebagai Transaksi Zakat Fitrah atau Sedekah atau Qadha Zakat Fitrah. Mesyuarat telah berbincang dan mengambil keputusan bersetuju bahawa pembayaran zakat fitrah di luar bulan Ramadan adalah dikategorikan sebagai Sedeqah Wajib. FATWA KEBANGSAAN Zakat Fitrah Ke Atas Orang Tahanan Dan Banduan Islamismo Di Institusi Penjara Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islão Malásia Kali Ke-60 yang bersidang pada 23 de Okt 2003 telah membincangkan Zakat Fitrah Ke Atas Orang Tahanan Dan Banduan Islam Di Institusi Penjara. Muzakarah telah memutuskan bahawa hukum zakat fitrah ke atas orang tahanan danampnbspbanduan Islam di Institusi Penjara adalah wajib sekiranya cukup syarat wajib zakat fitrah iaitu: Individu yang mempunyai lebihan makanan atau hartanya dari keperluan tanggungannya pada malam dan pagi hari raya. Anak yang lahir sebelum matahari jatuh pada akhir bulan Ramadhan dan hidup selepas terbenam matahari. Memeluk Islam sebelum terbenam matahari pada akhir bulan Ramadhan dan berkekalan Islamnya. Seseorang yang meninggal selepas terbenam matahari akhir Ramadhan. Penentuan Harga Zakat Fitrah Seluruh Malásia Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islã Malásia Kali Ke-57 yang bersidang pada 10 de junho de 2003 telah membincangkan Penentuan Harga Zakat Fitrah Seluruh Malásia. Muzakarah telah memutuskan bahawa: Harga zakat fitrah bagi negeri-negeri di Semenanjung Malásia adalah berdasarkan hlad setempat yang Ditetapkan por BERNAS bagi beras Super Tempatan Gred A mengikut timbangan satu gantang Bagdhdad bersamaan 2.60kg. Harga zakat fitrah bagi negeri-negeri Sabah dan Sarawak adalah berdasarkan href = "http://pt. wikipedia. org/wiki/BERNAS", "Masing-masing bagi beras" Vietnã Arroz branco bagi negeri Sabah dan Tailandês arroz branco bagi negeri Sarawak mengikut timbangan satu gantang Bagdá iaitu bersamaan 2.70kg. Penyelarasan Kaedah Penentuan Harga Zakat Fitrah Seluruh Malásia Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islã Malásia Kali Ke-51 yang bersidang pada 11 Mac 2002 telah membincangkan isu Penyelarasan Kaedah Penentuan Harga Zakat Fitrah Seluruh Malásia. Muzakarah telah memutuskan bahawa: Harga zakat fitrah bagi negeri-negeri adalah berdasarkan harga semaa bagi beras Super Tempatan Gred A yang beratnya satu gantang Bagdá iaitu bersamaan 2.70 kilogram e Bagi beras yang berlainan grednya, hendaklah ditentukan menurut perkiraan satu gantang Bagdá. PEMBAYARAN ZAKAT FATWA WILAYAH PERSEKUTUAN Pandangan Berkenaan Pembayaran Zakat Melalui Kad Kredit Islamik dan Konvensional Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan Kali Ke-94 pada 11 de novembro de 2017 telah meneliti kertas cadangan dan mengambil maklum beberapa perkara seperti berikut: Sejajar dengan perkembangan teknologi terkini, PPZ - MAIWP telah menerima pembayaran zakat daripada pembayar zakat daripada pelbagai saluran antaranya menggunakan kad kredit khususnya kad kredit islamik yang berlandaskan syarak. Mesyuarat kali ke-62, pada 10 de abril de 2003 telah bersetuju pembayaran zakat dengan menggunakan kad kredit yang dikeluarkan menurut kelulusan syariah Islam seperti Bank Islam. Beberapa buah negeri telah mengeluarkan fatwa mengharuskan pembayaran zakat menggunakan kad kredit berlandaskan syariah antaranya negeri Selangor, Kelantan, Melaka dan Negeri Sembilan. Mesyuarat telah berbincang dan setelah meniliti pandangan-pandangan ahli-ahli, mesyuarat mengambil keputusan seperti berikut: Mengharuskan pembayaran zakat melalui kad kredit Islamik dan menolak pembayaran zakat melalui kad kredit Konvensional Hukum Mengagihkan Zakat Secara Persendirian Dan Qada Zakat Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malásia Kali Ke-76 yang bersidang pada 21 8211 23 de novembro de 2006 telah membincangkan Hukum Mengagihkan Zakat Secara Persendirian Dan Qada Zakat. Muzakarah telah memutuskan bahawa: Dari segi siasah dan maslahah, zakat merupakan pemangkin kepada ekonomi umat Islam. Peraturan dan undang-undang yang telah ditetapkan ole pemerintah atau Ulil Amri adalah demi menjaga hak dan kepentingan zakat tersebut. Walaupun dari segi syarak, mengagihkan zakat secara persendirian tanpa melalui pemerintah adalah sah sekiranya diagihkan kepada asnaf yang layak, tetapi perbuatan melanggar peraturan dan undang-undang pemerintah dalam perkara kebaikan adalah berdosa, kerana di dalam Islam patuh dan taat kepada pemerintah atau Ulil Amri dalam perkara Kebaikan adalah wajib. Mengenai hukum Qada Zakat, ia wajib dilakukan bagi zakat yang telah memenuhi syarat wajib yang tidak ditunaikan pada masa yang sepatutnya FATWA KEBANGSAAN Zakat Fitrah Ke Atas Orang Tahanan Dan Banduan Islamismo Di Institusi Penjara Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malásia Kali Ke - 60 yang bersidang pada 23 de outubro de 2003 telah membincangkan Zakat Fitrah Ke Atas Orang Tahanan Dan Banduan Islamismo Di Institusi Penjara. Muzakarah telah memutuskan bahawa hukum zakat fitrah ke atas orang tahanan danampnbspbanduan Islam di Institusi Penjara adalah wajib sekiranya cukup syarat wajib zakat fitrah iaitu: Individu yang mempunyai lebihan makanan atau hartanya dari keperluan tanggungannya pada malam dan pagi hari raya. Anak yang lahir sebelum matahari jatuh pada akhir bulan Ramadhan dan hidup selepas terbenam matahari. Memeluk Islam sebelum terbenam matahari pada akhir bulan Ramadhan dan berkekalan Islamnya. Seseorang yang meninggal selepas terbenam matahari akhir Ramadhan. Penentuan Harga Zakat Fitrah Seluruh Malásia Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islã Malásia Kali Ke-57 yang bersidang pada 10 de junho de 2003 telah membincangkan Penentuan Harga Zakat Fitrah Seluruh Malásia. Muzakarah telah memutuskan bahawa: Harga zakat fitrah bagi negeri-negeri di Semenanjung Malásia adalah berdasarkan hlad setempat yang Ditetapkan por BERNAS bagi beras Super Tempatan Gred A mengikut timbangan satu gantang Bagdhdad bersamaan 2.60kg. Harga zakat fitrah bagi negeri-negeri Sabah dan Sarawak adalah berdasarkan href = "http://pt. wikipedia. org/wiki/BERNAS", "Masing-masing bagi beras" Vietnã Arroz branco bagi negeri Sabah dan Tailandês arroz branco bagi negeri Sarawak mengikut timbangan satu gantang Bagdá iaitu bersamaan 2.70kg. Penyelarasan Kaedah Penentuan Harga Zakat Fitrah Seluruh Malásia Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islã Malásia Kali Ke-51 yang bersidang pada 11 Mac 2002 telah membincangkan isu Penyelarasan Kaedah Penentuan Harga Zakat Fitrah Seluruh Malásia. Muzakarah telah memutuskan bahawa: Harga zakat fitrah bagi negeri-negeri adalah berdasarkan harga semaa bagi beras Super Tempatan Gred A yang beratnya satu gantang Bagdá iaitu bersamaan 2.70 kilogram e Bagi beras yang berlainan grednya, hendaklah ditentukan menurut perkiraan satu gantang Bagdá. FATWA UMUM ZAKAT FATWA WILAYAH PERSEKUTUAN Pandangan Pemberian Back-Dated (Tarikh Kebelakang) Tarikh Resit Bagi Pembayaran Zakat Yang Dibuat Dalam Bulan Januari Kepada Tarikh Bulan. Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan Kali Ke-94 pada 11 de novembro de 2017 telah meneliti kertas cadangan dan mengambil maklum beberapa perkara seperti berikut: Isu permintaan back-dated tarikh resit dari pembayar zakat ini berlaku setiap tahun kerana masih ramai lagi pembayar zakat menunggu saat akhir Untuk menunaikan bayaran zakat sehingga berakhirnya bulan. PPZ-MAIWP telah membuat penyelesaian isu ini dengan mengepilkan surat permohonan pengecualian cukai kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) bersama restar pembayaran zakat yang dibujo sehingga tarikh tertentu dalam bulan Januari untuk mendapat rebat cukai dan tidak ada aduan yang diterima oleh PPZ-MAIWP mengenai penolakan LHDN. Mesyuarat telah berbincang dan meneliti pandangan ahli-ahli mesyuarat dan mengambil keputusan untuk tidak bersetuju dengan kaedah untuk pemberian Back-Dated (Tarikh Kebelakang) tarikh resit bagi pembayaran zakat yang dibuat dalam bulan Januari kepada tarikh bulan Disember. Isu Wang Tidak Dikenalpasti Dalam Penyata Bank Yang Dibuat Oleh Para Pembayar Kepada Pusat Pungutan Zakat (PPZ) MAIWP Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan Kali Ke-87 pada 27 Ogos 2017 telah berbincang tentang Isu Wang Tidak Dikenalpasti Dalam Penyata Bank Yang Dibuat Oleh Para Pembayar Kepada Pusat Pungutan Zakat (PPZ) MAIWP. Mesyuarat telah meneliti kertas cadangan ini dan mengambil maklum beberapa perkara seperti berikut: PPZ-MAIWP telah menerima pelbagai transaksi melibatkan bayaran daripada para pembayar khususnya yang tidak dapat dikategorikan jenis pembayaran tersebut dan tiada maklumat peribadi. Sehingga 30 April 2017 jumlah pembayaran wang yang terkumpul sebanyak RM 1,160,585.05 Menjadi kewajipan PPZ-MAIWP bagi setiap transaksi penerimaan pembayaran yang diterima perlu diproses dan dikeluarkan resit atas pembayaran tersebut. Namun para pembayar yang membuat pembayaran ini tidak memaklumkan apakah jenis pembayaran tersebut. Malahan tiada dinyatakan butiran lengkap peribadi seperti nama, nombor telefon dan juga alamat pejabat atau tempat tinggal. Proses mengeluarkan resit tidak dapat dibuat. Mesyuarat telah berbincang dan mengambil keputusan bersetuju pembayaran wang oleh para pembayar kepada PPZ-MAIWP yang tidak dikenalpasti jenis pembayaran adalah dikategorikan sebagai Zakat Harta. FATWA KEBANGSAAN Kajian Semula Hukum Agihan Semula Zakat Secara Persendirian Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-87 yang bersidang pada 23 25 Jun 2009 teah membincangkan Kajian Semula Hukum Agihan Semual Zakat Secara Persendirian. Muzakarah telah memutuskan bahawa: Dari aspek hukum syarak, keputusan yang telah dipersetujui pada Muzakarah kali ke-76 bertarikh 21-23 Nov 2006 adalah selaras dengan pandangan syarak dan tidak perlu dibuat sebarang pindaan (sah sekiranya diagihkan kepada asnaf yang layak, tetapi perbuatan melanggar peraturan dan undang-undang pemerintah dalam perkara kebaikan adalah berdosa) Hukum Memberi Zakat Kepada Orang Bukan Islam Bagi Tujuan Dakwah Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-79 yang bersidang pada 6 8211 8 September 2007 telah membincangkan Hukum Memberi Zakat Kepada Orang Bukan Islam Bagi Tujuan Dakwah. Muzakarah telah memutuskan bahawa pengagihan zakat perlu diberi keutamaan kepada umat Islam mengikut asnaf-asnaf yang telah ditetapkan. Walaubagaimanapun, pemerintah diharuskan memberi zakat kepada orang bukan Islam berdasarkan siasah dan keperluan secara hikmah bagi tujuan dakwah. Wanita Dan Orang Bukan Islam Sebagai Amil Zakat Gaji Dan Pendapatan Di Lembaga Hasil Dalam Negeri Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-50 yang bersidang pada 10 Mei 2001 telah membincangkan Wanita Dan Orang Bukan Islam Sebagai Amil Zakat Gaji Dan Pendapatan Di Lembaga Hasil Dalam Negeri. Muzakarah telah memutuskan bahawa orang bukan Islam tidak boleh dilantik menjadi amil zakat dan wanita Islam boleh dilantik menjadi amil zakat gaji dan pendapatan di LHDN. Perlantikan Syarikat Sebagai Amil Fatwa Di Bawah Seksyen 34 (Warta: 30 Januari 1997). Fatwa yang berikut dibuat oleh Mufti bagi Wilayah-Wilayah Persekutuan, menurut subseksyen 34(1) Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1993 Akta 505, selepas dibincangkan oleh Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak, dan adalah disiarkan menurut subseksyen itu: Adalah sah dari segi Hukum Syarak sesuatu syarikat yang diamanahkan oleh majlis untuk memungut zakat dilantik sebagai amil dan kakitangan yang mengendalikan urusan pungutan zakat dalam syarikat tersebut hendaklah ditauliahkan sebagai amil. (Bertarikh: 15 Januari 1997) Sistem Metrik Dalam Urusan Zakat Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-1 yang bersidang pada 28-29 Jan 1981 telah membincangkan Sistem Metrik Dalam Urusan Zakat. Muzakarah telah memutuskan bahawa: Ukuran nisab jenis-jenis zakat kepada sistem metrik adalah harus. Sukatan nisab zakat padi ialah 363 gantang